Mayangan – Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo sangat berkomitmen dalam menghadapi tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Hal tersebut terlihat dari diadakannya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Usaha Jasa Pariwisata (UJP) yang ada di Kota Probolinggo, Senin (07/09). Dalam monev kali ini, UJP yang disasar ada tujuh, yakni gedung bioskop (CGV), rumah Wahidin, museum Probolinggo, museum dr. Saleh, hotel Bromo View, rumah makan “Mie Gacoan” dan kolam renang Olimpic.
“Dari ketujuh tempat tersebut, pihak gedung bioskop yang mengajukan diri untuk dievaluasi oleh tim assessment, minta ditinjau kesiapan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru,” kata Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dispopar, Pramito Legowo. Dia juga menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi salah satu persyaratan apakah gedung bioskop tersebut telah layak untuk dibuka umum atau tidak. “Sedangkan untuk UJP yang dimonev hari ini sudah pernah dievaluasi seperti museum, tetapi dulu masih belum memenuhi syarat. Untuk kolam, sudah dicek oleh tim kesehatan,” tambahnya.
Kepala Dispopar, Budi Krisyanto dalam arahannya mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai wahana untuk mengaplikasikan kebijakan wali kota. “Ini juga terkait dengan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2020 tentang masalah penegakan disiplin dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru,” katanya. Budi juga menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Kota Probolinggo telah memberikan Sembilan sertifikat kepada Sembilan UJP yang mendapat rekomendasi dari tim assessment. “Dengan catatan, rekomendasi itu sewaktu-waktu bisa dicabut jika tidak selaras dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi yang belum bersertifikat, juga perlu didorong untuk benar-benar berupaya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan,” tambah Budi Kris, biasa dia disapa.
Kepala Dispopar juga mengingatkan bahwa pembukaan UJP merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi. “Pemulihan ekonomi harus berjalan secara proporsional dengan penegakan disiplin juga dijalankan, salah satunya dengan assessment ini,” katanya. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan contoh sebagai teladan dalam menerapkan protokol kesehatan. “Minimal mencontohkan 3M plus, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak, dan tambahan menggunakan hand sanitizer,” tambahnya.
Kasat Intelkam, Kepolisian Resort Kota Probolinggo Teguh Priyasan pun menambahkan bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru ini sangat tidak mudah, walaupun Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia wajib bermasker. “Polri maupun Satpol PP belum maksimal tanpa dukungan stakeholder, untuk sama-sama mendisiplinkan pemakaian masker,” katanya. Polisi berpangkat Ipda ini juga berharap dengan masifnya kampanye protokol kesehatan, kampanye bermasker, dapat mencegah atau memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.
Selain Dispopar, monev kali ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim assessment diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polresta Probolinggo, Kodim 0820, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Hasil dari monev kali ini akan dilaporkan ke wali kota untuk menghasilkan rekomendasi untuk UJP yang dinilai. (antz/dispopar)
Mayangan – Youth,Sport, and Tourism Agency (Dispopar) of Probolinggo city highly committed in facing new normal era. It can be seen from monitoring dan evaluation (monev) on Tourism businessess (UJP) in Probolinggo city on Monday (07/09). There are seven targeted UJP, those are cinema building (CGV), rumah Wahidin, Probolinggo museum, dr. Saleh museum, Bromo View hotel, “Mie Gacoan” restaurant and Olimpic swimming pool.
“From those seven UJP, cinema management volunteered to be evaluated its readiness to face new normal era,“ the head of Tourism Destination division of Dispopar, Pramito Legowo said. He also defined that it is one of requirements to re-open their business. “ While, museum has been evaluated in the previous evaluation, but they cannot meet the requirement yet. For the swimming pool, it has been checked by health team, “ he added
The head of Dispopar, Budi Krisyanto also stated that this activity is to apply the mayor’s policy. “It also relates to Inpres (President’s Instruction) number 6 on 2020 about disciplinary issues in implementing new normal era,“ he stated. He also explained that Probolinggo city government has given nine certificates to nine UJP that passed the assessment. “But with the condition, it could be revoked if they failed in adapting new normal era. For those who have not got certificate, they have to apply health protocol continuously,“ he added.
The head of Dispopar also reminded that re-opening of UJP is one of efforts to recover economic condition. “Economic recovery should run proportionally such as disciplinary implementation through this assessment,“ he stated. He also stated that people need a good example in implementing health protocol. “ At least it could give example in applying 3M plus, those are using mask, washing hands with soap and running water, making social distance, and using hand sanitizer,“ he added.
Kasat intelkam, Regional Police of Probolinggo city, Teguh Priyasan stated that it is not easy to socialize new normal adaptation to the people, eventhough President Joko Widodo has conveyed that Indonesia must use mask. “ Either Police or SATPOL PP should have optimal support from all element in disciplining mask usage,” he stated. He also hoped that by doing health protocol campaign massively, campaign of using mask, could prevent and stop the spread of Covid-19 virus.
Besides Dispopar, this assessment team consist of another regional working units (OPD) those are regional Disaster Mitigation Agency (BPBD), governmentalpolice (Satpol PP), National and Political Unity Agency (Bakesbangpol), regional police of Probolinggo city, Kodim 0820, Environmental Agency (DLH), Health, Birth Controlling and Family Planning Agency, and Hotel and Restaurants Association (PHRI). The result of this Monev will be reported to Probolinggo mayor for a recommendation.(unofficial translation)