Dispopar Akan Adakan Layanan Wisata Terpadu

Kanigaran – Pemerintah Kota Probolinggo selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat di segala bidang, tak terkecuali bidang pariwisata. Kali ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo berupaya menaikkan kunjungan masyarakat ke destinasi wisata dengan membuka layanan publik. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dengan beberapa dinas terkait di aula Dispopar, Kamis (25/02).

Dihadiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes dan PPKB), Dewan Kesenian Kota Probolinggo (DKK Pro), rapat ini membahas tentang kemungkinan untuk dibukanya layanan publik di beberapa destinasi wisata.

Kepala Dispopar, Budi Krisyanto menegaskan bahwa Dispopar bermaksud untuk bekerjasama dengan OPD terkait untuk memberikan layanan publik di lokasi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. “Pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses keterlibatan yang efektif antar OPD dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Probolinggo sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berkembangnya suatu kawasan destinasi wisata,” katanya.

Layanan publik yang dimaksud diantaranya layanan perijinan, konsultasi gizi, kesehatan, layanan administrasi kependudukan, dan berbagai layanan lainnya. Destinasi wisata yang direncanakan untuk diadakan layanan diantaranya museum Probolinggo, TWSL, dan Pantai Permata. Asisten administrasi Pemerintahan, Paeni menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan publik kepada masyarakat, mengingat sektor industri pariwisata merupakan sektor penting yang menjadi andalan Pemerintah Kota Probolinggo.  “Bisa ditambah Dinas Sosial dan PPA, mengingat jumlah perempuan lebih banyak sehingga masalah yang dihadapi lebih luas, termasuk perlindungan terhadap anak,” tutupnya. (antz/dispopar)

×

Apakah anda mempunyai pertanyaan?

Klik salah satu perwakilan kami di bawah ini untuk mengobrol di WhatsApp atau mengirim email kepada kami dispopar@probolinggokota.go.id

× Apa yang bisa kami bantu?